Visi

Terwujudnya kerangka sistem hukum daerah yang menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kabupaten pasaman barat yang menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (Good Governance).

Misi

1. Menyusun peraturan perundang-undangan yang dapat merekayasa masyarakat sehingga tercipta Kabupaten Pasaman Barat yang tertib, aman dan sejahtera.

2. Menciptakan kondisi Pasaman Barat yang tertib dengan upaya penegakan hukum.

3. Mengkaji, menyusun dan mengembangkan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan Good Governance.

4. Meningkatkan kinerja dan produktifitas organisasi melalui pelayanan hukum, informasi dan pengkajian umum.

Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

2. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan.

3. Peraturan presiden nomor 35 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.

4. Kepres No. 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.

5. Inpres No. 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

7. Kepmendagri No. 168 Tahun 2004 tentang pedoman pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Hukum (SISKOM).

8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2013 tentang standarisasi pengelolaan teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum.

9. Perda No. 1 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No 21 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.

10. Perbup No. 93 Tahun 2017 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja sekretariat daerah dan staff ahli bupati.

Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai hukum dan menunjang penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Pasaman Barat, maka diperlukan suatu informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu sistem. Hal tersebut diperlukan guna meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan tugas bagian hukum sekretariat daerah kabupaten Pasaman Barat.

Tujuan

Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum Online ini dibangun guna mempermudah akses pencarian peraturan perundang-undangan secara cepat, tepat dan akurat.

Fungsi

1. Sebagai salah satu upaya pembangunan bidang hukum.

2. Untuk meningkatkan penyebarluasan dan pemahaman pengetahuan hukum.

3. Untuk memudahkan pencarian dan penelusuran peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya.

4. Untuk meningkatkan pemberian pelayanan pelaksanaan penegakan hukum dan kepastian hukum.

Tugas Pokok

1. Menyimpan hasil kegiatan pembangunan bidang hukum.

2. Melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan bahan dokumentasi dan informasi hukum.

3. Menyiapkan bahan hukum untuk mengambil keputusan.

4. Menyediakan fasilitas untuk mendalami dan memanfaatkan pengetahuan hukum melalui perpustakaan hukum.

5. Menyiapkan bahan dalam perencanaan hukum dan perancangan peraturan perundang-undangan, peneliti hukum, profesi hukum dan penyuluhan hukum.

6. Melayani masyarakat agar dengan mudah dapat memperoleh informasi hukum.